Ketentuan Shift Kerja Menurut Undang Undang

08 Jul 2019 | Human Resources | Umum

Ketentuan Shift Kerja Menurut Undang Undang - Untuk dapat menghasilkan produk, industri tentu membutuhkan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Banyaknya tenaga kerja perlu diatur melalui pembagian shift kerja agar lebih teratur dan efisien. Pada umumnya, pembagian shift kerja banyak dilakukan oleh industri jasa dan industri manufaktur. Pemerintah sudah mengatur melalui UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 mengenai ketentuan jam kerja yaitu:

  • 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
  • 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Maka berdasarkan pasal tersebut misalkan untuk 5 hari kerja, akan terbagi menjadi 3 shift dalam 1 hari dengan maksimal 1 shift yaitu 8 jam dan masing-masing shift tidak boleh melebihi 40 jam dalam 1 minggu. Jika nantinya ada kelebihan jam kerja yang biasanya karena kebutuhan produksi atau hal lainnya, maka harus sepengetahuan dan dengan surat perintah tertulis dari pimpinan perusahaan yang akan dihitung sebagai waktu kerja lembur. Namun, mengenai berapa jam kerja per shift pemerintah memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengaturnya melalui Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Peraturan Kerja Bersama (PKB) selama tidak bertentangan dengan UU yang ada.

Jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan menggunakan pembagian shift kerja?

Dalam Kepmen No. 233 Tahun 2003 Pasal 3 juga disebutkan jenis pekerjaan yang diperbolehkan menerapkan pembagian shift kerja pagi, siang dan malam, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang jasa kesehatan, pariwisata, transportasi, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, pusat perbelanjaan, media massa, lembaga konservasi dan pengamanan.

Bagaimana dengan jam istirahat karyawan?

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 79, pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh.

Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk dengan jam kerja. Untuk istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari dalam 1 minggu. Pada umumnya, waktu istirahat diberikan pada jam makan siang yaitu pukul 12.00 – 13.00. Tetapi penentuan jam istirahat ini juga menjadi kebijakan perusahaan yang nantinya diatur dalam PP ataupun PKB.

Dan saat ini banyak bagian HRD yang kesulitan dalam pengelolaan shift kerja karyawan. Maka dari itu untuk pengaturan shift kerja karyawan akan lebih mudah jika menggunakan software hris yaitu Sigma HRIS.

Sumber:

  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Kepmen No. 233 Tahun 2003

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories