Blog HR, Payroll, BPJS & PPh 21

Apabila akan melangsungkan pernikahan, umumnya akan merencanakan liburan bulan madu, maka penting sekali bagi karyawan untuk mengajukan cuti menikah jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga ketidakhadiran karyawan tidak dianggap sebagai absen atau alpa.cuti menikah merupakan bagian dari hak karyawan yang telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 4. Dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa cuti menikah masuk kedalam kategori cuti penting.

Baik perusahaan maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Pekerja dibagi atas 2 jenis jika berdasarkan dengan perjanjian kerjanya, yaitu karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau biasa disebut karyawan tetap dan karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau biasa dikenal dengan karyawan kontrak.

Sebagai pekerja, kita pasti tidak asing dengan istilah Cuti. Cuti merupakan salah satu hak karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya dan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013. Banyak hal yang bisa dibahas dari hak karyawan yang biasanya muncul di tiap tahun ini. Termasuk salah satunya adalah apakah perusahaan berkewajiban untuk membayar sisa cuti karyawan?

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang baik merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan suksesnya suatu perusahaan. Pengusaha berharap pekerja dapat memberikan kinerja yang terbaik, dan pekerja mengharapkan diperhatikan dan ditingkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya. Salah satunya dengan pengusaha memberikan hak pekerja berupa cuti. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 perusahaan wajib memberikan cuti kepada pekerjanya.

Pada tanggal 24 Agustus 2019 lalu pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama dan juga Menteri Ketenagakerjaan. Adapun dalam lampiran SKB 3 Menteri Nomor 728 Tahun 2019, 213 Tahun 2019, dan 01 Tahun 2019 tersebut mencantumkan 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama pada 2020.

Mendengar kata cuti, pasti sudah memunculkan aura kebahagiaan terutama untuk para pekerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2c, bahwa perusahaan wajib memberikan cuti kepada karyawan dan karyawan berhak menerima cuti apabila sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus. Metode perhitungan cuti pun bermacam-macam dan disesuaikan kembali dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati

Cuti merupakan hal yang tidak asing bagi para pekerja. Cuti merupakan salah satu hak karyawan yang sebaiknya diberikan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan. Cuti juga diberikan dengan tujuan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani karyawan baik pekerja swasta ataupun pegawai negeri sipil.

Istirahat panjang yang pada penerapannya banyak disebut sebagai cuti besar adalah tambahan hari cuti bagi pekerja yang sudah melewati masa kerja tertentu diperusahaan yang sama. Meskipun sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13 tentang Ketenagakerjaan”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 51/MEN/IV/2004

Saat ini kita berada di momen industry 4.0 yang mana sebagai pekerja, tak terlepas dari kegiatan yang bernama lembur. Banyak hal yang mempengaruhi pekerja harus melaksanakan lembur, di antaranya beban pekerjaan yang menumpuk ataupun karena kebutuhan target produksi. Lalu bagaimana perhitungan lembur sesuai Undang - Undang?

Biasanya tiap awal tahun, para pekerja tidak asing tentang pengumuman SKB 3 Menteri. Yang mana SKB tersebut biasanya menjelaskan tentang hari libur nasional sekaligus cuti bersama yang sudah ditentukan pemerintah. Jika sudah muncul pengumuman dan peraturan SKB maka dihimbau untuk semua perusahaan dapat menjalankan amanat tersebut

Di saat kita bekerja dengan beban pekerjaan yang banyak setiap harinya, akhirnya mengakibatkan stress dan berakhir dengan sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan seperti yang semestinya. Kemudian mengajukan ijin dan dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter ataupun rumah sakit. Biasanya karyawan akan mengajukan ijin sakit atau kadang disebut cuti sakit. Cuti ini merupakan salah satu hak cuti pekerja.

Sebagai pekerja selalu saja ada peristiwa yang terjadi di luar kehendak kita. Entah itu faktor internal dari diri sendiri atau pun faktor eksternal seperti faktor alam atau musibah lainnya sehingga menyebabkan kita tidak bisa bekerja. Contoh faktor internal misalkan pekerja sakit sehingga tidak dapat bekerja dan contoh eksternal misalnya pekerja tertimpa musibah seperti ada keluarga satu rumah pekerja yang meninggal.