Blog HR, Payroll, BPJS & PPh 21

Mendengar kata cuti, pasti sudah memunculkan aura kebahagiaan terutama untuk para pekerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2c, bahwa perusahaan wajib memberikan cuti kepada karyawan dan karyawan berhak menerima cuti apabila sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus. Metode perhitungan cuti pun bermacam-macam dan disesuaikan kembali dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati

Baik perusahaan maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Pekerja dibagi atas 2 jenis jika berdasarkan dengan perjanjian kerjanya, yaitu karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau biasa disebut karyawan tetap dan karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau biasa dikenal dengan karyawan kontrak.

Saat ini kita berada di momen industry 4.0 yang mana sebagai pekerja, tak terlepas dari kegiatan yang bernama lembur. Banyak hal yang mempengaruhi pekerja harus melaksanakan lembur, di antaranya beban pekerjaan yang menumpuk ataupun karena kebutuhan target produksi. Lalu bagaimana perhitungan lembur sesuai Undang - Undang?

Cuti Bersama adalah waktu cuti yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri. Cuti Bersama biasanya dijadwalkan untuk menambah waktu libur lebaran dan libur natal dan tahun baru. Pertanyaan klasik yang sering muncul dari sisi karyawan adalah “Apakah cuti bersama mengurangi jatah cuti tahunan?”

Sebagai pekerja, kita pasti tidak asing dengan istilah Cuti. Cuti merupakan salah satu hak karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada para pekerjanya dan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013. Banyak hal yang bisa dibahas dari hak karyawan yang biasanya muncul di tiap tahun ini. Termasuk salah satunya adalah apakah perusahaan berkewajiban untuk membayar sisa cuti karyawan?

Setiap tahun pemerintah telah menetapkan peraturan untuk cuti bersama dan juga hari libur nasional. Dimana pasti ada saja terjadi “hari kejepit nasional”. Hari tersebut banyak disambut baik oleh seluruh pekerja, namun banyak pula pekerja yang gigit jari. Dikarenakan banyak pula diantara mereka yang masih pegawai baru di perusahaannya dan belum mendapatkan hak cuti. Namun sebenarnya bagaimanakah hak cuti untuk karyawan baru?

Umumnya banyak perusahaan yang memberlakukan cuti tahunan selama 1 tahun hingga 1.5 tahun, ada pula yang membawa sisa cuti tahun sebelumnya ke periode tahun berikutnya dengan jumlah maksimal tertentu. Pemerintah tidak melarang hal ini, namun dengan catatan jika perusahaan dapat memberikan yang lebih baik.

Sebagai seorang pekerja, kita diberikan hak cuti tahunan oleh perusahaan, namun kadang kita ragu untuk memanfaat kan cuti tersebut dengan pertimbangan banyaknya beban kerja yang nantinya akan menumpuk. Padahal cuti tahunan juga memberikan efek positif tidak hanya untuk pekerja, tapi juga untuk perusahaan. Bagi karyawan, dengan keluar sejenak dari rutinitas akan menjaga kondisi kesehatan mental yang meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Bermacam-macam sifat karyawan maka berbeda pula penggunaan cutinya, banyak yang menggunakan cuti hanya untuk mudik ke kampung halaman dan ada pula yang menggunakan cutinya sedikit demi sedikit dan tidak terasa cuti pun habis. Setelah cuti telah habis, ternyata karyawan masih ada yang membutuhkan cuti, dan jangan khawatir, hal ini biasanya sudah disesuaikan dengan aturan dan kebijakan masing-masing perusahaan.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada periode Februari 2018 lalu tercatat bahwa ada lebih dari 55 juta orang pekerja wanita di Indonesia. Dengan jumlah pekerja wanita yang cukup banyak ini, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan hak dari para pekerja wanita. Mulai dari sistem gaji maupun hak atas cuti. Lalu bagaimana dengan hak cuti melahirkan?

Perhitungan lembur karyawan telah ditetapkan di UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat 1. Sedangkan untuk ketentuan perintah lembur dituangkan di Kepmen No Kep.102-MEN-VI-2004 Pasal 6. Berdasarkan ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk lembur membutuhkan perintah dan persetujuan tertulis dari karyawan dan atasan serta daftar lembur juga durasinya.

Istirahat panjang yang pada penerapannya banyak disebut sebagai cuti besar adalah tambahan hari cuti bagi pekerja yang sudah melewati masa kerja tertentu diperusahaan yang sama. Meskipun sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13 tentang Ketenagakerjaan”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 51/MEN/IV/2004