Blog HR, Payroll, BPJS & PPh 21

Manusia merupakan salah satu unsur dasar dari sebuah perusahaan. Karena operasional perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya manusia sebagai karyawan perusahaan tersebut. Karyawan – karyawan yang tergabung dalam satu perusahaan harus saling mendukung dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam hal ini HRD harus membuat aturan yang baik agar tercipta lingkungan kerja yang positif sehingga karyawan bis

Hampir disetiap perusahaan data absen merupakan data yang sangat penting dan krusial. Karena data tersebut dapat digunakan dalam banyak hal yang berkaitaitan dengan kepentingan perusahaan ataupun karyawan di perusahaan tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknologi mobile, module Mobile Attendance pada sigma HRIS kini hadir untuk meberikan opsi tambahan kepada perusahaan terkait proses absensi karyawan.

Pada dasarnya jam kerja adalah 8 jam perhari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu dan 7 jam perhari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu sesuai dengan yang tertulis pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 mengenai ketentuan jam kerja. Dengan dasar peraturan pemerintah di atas, perusahaan kemudian merincikan aturan tersebut kedalam peraturan perusahaan untuk mengatur jadwal kerja karyawan sesuai kebutuhan dan tujuan masing - masing perusahaan

Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dari rumah pada 20 atau 30 tahun lalu dimana komputer dan jaringan internet merupakan hal yang langka saat itu. Namun dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan agar karyawan bisa tetap produktif meskipun harus bekerja dari rumah (WFH). Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan oleh karyawan agar sistem WFH (Work From Home) bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal

Pada tanggal 9 Maret 2020, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menambahkan cuti bersama tahun 2020. Penambahan cuti bersama tersebut diketok palu dalam rapat bersama antar Menteri yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Agama (Menag) dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada 1 Januari 2014 pemerintah telah meluncurkan program BPJS Kesehatan dan manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarat, terutama masyarakat kecil dan menengah. Meskipun BPJS Kesehatan masih memiliki sistem dan mekanisme yang belum sempurna namun sepertinya BPJS Kesehatan masih berusaha akan perbaikan demi dapat melayani seluruh masyarakat. Tidak lupa juga, pemerintah mewajibkan perusahaan mendaftarkan karyawan

Seperti yang kita ketahui bersama, Cuti merupakan hak setiap karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan. Demi hubungan industrial yang saling mendukung satu sama lain, maka pemerintah juga sudah mengatur mengenai cuti. Sebelumnya dapat kita kenali dulu berbagai jenis cuti sesuai dengan undang – undang yang sudah dibahas disini. Salah satu jenis cuti yang didapatkan karyawan adalah cuti besar atau kadang disebut cuti istirahat panjang.

Untuk dapat menghasilkan produk, industri tentu membutuhkan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Banyaknya tenaga kerja perlu diatur melalui pembagian shift kerja agar lebih teratur dan efisien. Pada umumnya, pembagian shift kerja banyak dilakukan oleh industri jasa dan industri manufaktur. Pemerintah sudah mengatur melalui UU No.13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 mengenai ketentuan jam kerja

Haruskah Karyawan Memiliki NPWP ?- Kita pasti tidak asing dengan istilah “Warga negara yang baik adalah warga yang taat membayar pajak”, beberapa tahun belakangan ini pun Pemerintah sangat gencar mengkampanyekan perihal taat bayar pajak.Untuk itu perlu kita ketahui manfaat serta fungsi NPWP., pasti akan lebih mudah apabila menggunakan software hris, yaitu Sigma HRIS.

Cuti karyawan merupakan hak bagi tiap karyawan maka topik cuti tahunan pun selalu hangat untuk diperbincangkan. Masih ingat kan? Cuti tahunan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 2, dimana disebutkan bahwa karyawan berhak memperoleh sedikitnya 12 hari, dengan syarat karyawan tersebut sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya di perusahaan itu. Bagaimana Peraturannya?

Dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, dikenal ada 2 jenis perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sampai saat ini masih selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan yaitu seputar kontrak karyawan PKWT. Karena sampai saat ini masih ada saja “oknum” perusahaan yang nakal dan memanfaatkan ketidaktahuan pekerja yang masih tidak akrab dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja dalam suatu perusahaan bisa saja dalam waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak tertentu. Dan bagi pekerja di Indonesia, tidak asing dengan istilah pegawai kontak atau biasa disebut pekerja atau karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu“