Blog HR, Payroll, BPJS & PPh 21

Seperti yang kita ketahui bersama, Cuti merupakan hak setiap karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan. Demi hubungan industrial yang saling mendukung satu sama lain, maka pemerintah juga sudah mengatur mengenai cuti. Sebelumnya dapat kita kenali dulu berbagai jenis cuti sesuai dengan undang – undang yang sudah dibahas disini. Salah satu jenis cuti yang didapatkan karyawan adalah cuti besar atau kadang disebut cuti istirahat panjang.

Haruskah Karyawan Memiliki NPWP ?- Kita pasti tidak asing dengan istilah “Warga negara yang baik adalah warga yang taat membayar pajak”, beberapa tahun belakangan ini pun Pemerintah sangat gencar mengkampanyekan perihal taat bayar pajak.Untuk itu perlu kita ketahui manfaat serta fungsi NPWP., pasti akan lebih mudah apabila menggunakan software hris, yaitu Sigma HRIS.

Cuti karyawan merupakan hak bagi tiap karyawan maka topik cuti tahunan pun selalu hangat untuk diperbincangkan. Masih ingat kan? Cuti tahunan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 2, dimana disebutkan bahwa karyawan berhak memperoleh sedikitnya 12 hari, dengan syarat karyawan tersebut sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya di perusahaan itu. Bagaimana Peraturannya?

Dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, dikenal ada 2 jenis perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sampai saat ini masih selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan yaitu seputar kontrak karyawan PKWT. Karena sampai saat ini masih ada saja “oknum” perusahaan yang nakal dan memanfaatkan ketidaktahuan pekerja yang masih tidak akrab dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Untuk dapat menghasilkan produk, industri tentu membutuhkan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Banyaknya tenaga kerja perlu diatur melalui pembagian shift kerja agar lebih teratur dan efisien. Pada umumnya, pembagian shift kerja banyak dilakukan oleh industri jasa dan industri manufaktur. Pemerintah sudah mengatur melalui UU No.13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 mengenai ketentuan jam kerja

Perjanjian kerja dalam suatu perusahaan bisa saja dalam waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak tertentu. Dan bagi pekerja di Indonesia, tidak asing dengan istilah pegawai kontak atau biasa disebut pekerja atau karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu“

Dalam dunia kerja, kita pasti tidak asing dengan adanya SP atau Surat Peringatan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, surat peringatan diberikan untuk memberikan teguran kepada karyawan sebelum adanya tindakan PHK terhadap karyawan. Surat peringatan juga merupakan salah satu bentuk untuk mendisiplinkan karyawan agar karyawan tidak mengulangi kesalahannya serta memberikan efek jera.

Memang tidak bisa dipungkiri menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh tidaklah mudah dikarenakan banyak perubahan aktivitas yang terjadi selama bulan puasa diantaranya adanya tambahan aktivitas pada malam hari seperti sholat tarawih dan makan sahur. Dikarenakan perubahan aktivitas yang cukup signifikan pada bulan puasa, banyak perusahaan yang melakukan perubahan jam kerja selama puasa.