Golongan Jabatan Tertentu Tidak Berhak atas Upah Lembur?

27 Mar 2020 | Human Resources | Organisasi

Golongan Jabatan Tertentu Tidak Berhak atas Upah Lembur? - Terkait peraturan lembur secara garis besar memang sudah diatur oleh pemerintah melalui Unda-Undang ketenagakerjaan ataupun peraturan pemerintah lainnya. Namun bagi teman – teman yang memiliki pengalaman bekerja di beberapa perusahaan mungkin akan merasakan perbedaan ketentuan terkait perhitungan lembur antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, mengapa begitu?

Dalam hal penerapan aturan, perusahaan memang memiliki hak untuk menerapkan peraturan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan masing – masing selama hal tersebut lebih menguntungkan karyawan dan tentunya sudah disepakati bersama oleh perusahaan dengan karyawannya.

Kembali ke pembahasan terkait lembur, pada dasarnya lembur adalah pembayaran atas kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh karyawan dimana biasanya karyawan harus meminta persetujuan perusahaan atau atasan terlebih dahulu sebelum melakukan lembur. Namun mungkin ada beberapa teman – teman yang bertanya – tanya, mengapa perusahaan tidak pernah membayarkan kelebihan jam kerja yang anda lakukan?

Sebelum anda protes kepada perusahaan, coba kita simak bersama isi Pasal 4 ayat 1 sampai 3 KEPMENNAKERTRANS No KEP.102 /MEN/VI/2004 di bawah ini:

  1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.
  2. Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
  3. Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah membaca Keputusan Menteri di atas apakah anda “merasa” termasuk kedalam golongan jabatan tersebut? Atau mungkin juga ada teman – teman yang menempati jabatan dengan kriteria tersebut namun masih dibayarkan lembur oleh perusahaannya? Semua hal ini bisa saja terjadi selama peraturan yang diterapkan sudah disepakati bersama oleh perusahaan dengan karyawan.

Untuk perusahaan yang memiliki beberapa ketentuan terkait perhitungan lembur dan memiliki kesulitan dalam perhitungannya. Mungkin anda bisa mencoba berdiskusi dengan tim Sigma HRIS untuk menemukan solusi Software Payroll terbaik.

Sumber: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102 /MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur 

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories