Peraturan Upah Minimum Dalam Menghitung Gaji

08 Apr 2019 | Payroll | UMR

Peraturan Upah Minimum Dalam Menghitung Gaji - Upah adalah salah satu topik hangat yang selalu dibicarakan. Tak hanya dibicarakan antar pekerja tetapi juga antar para pengusaha. Alasannya karena pekerja pasti menuntut kesejahteraan dan taraf hidup yang meningkat serta lebih baik dan disisi lain pengusaha perlu mendapatkan keuntung demi memutar roda operasional perusahaan. Sedangkan dari sisi pemerintah diperlukan untuk memperhatikan kedua belah pihak demi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu maka salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menetapkan upah minimum.

Lalu bagaimana peraturan upah minimum dalam menghitung gaji karyawan?

Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015 Pasal 41 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas Upah tanpa tunjangan atau Upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman. Mengenai Upah Minimum Regional (UMR) bisa dicek disini.

Pada Pasal 42, Upah minimum untuk Upah tanpa tunjangan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.


Kemudian juga dibahas dalam pasal berikutnya yaitu PP Nomor 78 tahun 2015 Pasal 43, yang berbunyi:

  1. Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  2. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
  3. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas beberapa komponen.
  4. Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.
  5. Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  6. Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
  7. Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
  8. Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Maka dengan pembahasan di atas sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan upah minimum dalam menghitung gaji karyawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Untuk itu perusahaan selaku pemberi kerja dihimbau untuk mengikuti arahan tersebut demi menjaga hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pekerja dan perusahaan. Kemudian adanya Perjanjian Kerja Bersama serta Peraturan Perusahaan yang sudah disepakati bersama juga diharapkan mampu mensejahterakan, tidak hanya perusahaan tetapi juga pekerja. Dengan demikian dibutuhkan juga software payroll Sigma HRIS untuk membantu perhitungan gaji sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. Ayo tunggu apalagi, pakai Sigma HRIS sekarang!

 

Sumber:

PP Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan

 

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories