Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Karyawan Kontrak

23 Apr 2019 | BPJS | BPJS Ketenagakerjaan

Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Karyawan Kontrak - BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan tenaga kerja dari resiko yang membahayakan pekerja. Program-program dari BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Dalam PP 84 tahun 2013 Pasal 2 ayat 3 menyatakan

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Ayat 1 yang dimaksud adalah:

Program jaminan sosial tenaga kerja terdiri atas:

  1. Jaminan berupa uang yang meliputi:
    • Jaminan Kecelakaan Kerja;
    • Jaminan Kematian; dan
    • Jaminan Hari Tua.
  2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Apakah Karyawan kontrak atau karyawan yang dikontrak hanya 3 bulan wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan?

Dalam KEP-150/MEN/1999 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara.”


Sedangkan jenis program yang wajib diikuti diatur, yaitu:

Jenis Program dan Dasar Penetapan Iuran Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas.

Pasal 9

  1. Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas kurang dari 3 (tiga)bulan wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
  2. Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Harian Lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 10

  1. Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Harian Lepas yang dibayarkan secara harian ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
  2. Untuk menghitung upah sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    • Bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).
    • Bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, upah bulanan di bagi 21 (dua puluh satu)

Jenis Program dan Dasar Penetapan Iuran Bagi Tenaga Kerja Borongan

Pasal 11

  1. Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
  2. Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut -turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut turut.

Pasal 12

  1. Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja di kalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
  2. Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi Tenaga Kerja Borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut:
    • Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan berakhir.
    • Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
  3. Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung secara proporsional dari upah minimum bulanan yang berlaku.

Jenis Program dan Dasar Penetapan Iuran Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 13

  1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  2. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian.
  3. Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan terhitung mulai perpanjangan perjanjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 14

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

Dari pernyataan beberapa pasal dan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan kontrak, pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib mengikuti program BPJS ketenagakerjaan. Hanya saja program yang diikuti bisa berbeda-beda. Berikut Tabelnya:

Untuk mempermudah perhitungan upah dan iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat menggunakan Software Payroll Indonesia ataupun Software HRIS Indonesia. Dengan otomatisasi perhitungan maka sekarang tidak repot menghitung iuran BPJS lagi.

 

Sumber:

KEP-150/MEN/1999

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories