Ingat.. Ada Jangka Waktu Surat Peringatan

14 Aug 2019 | Human Resources | Karyawan

Ingat.. Ada Jangka Waktu Surat Peringatan - Dalam keseharian hubungan industrial, terkadang ada saja situasi yang kita tidak kehendaki. Ada kalanya suatu kondisi di mana perusahaan perlu menindak tegas dengan memberikan hukuman kepada karyawan yang tidak disiplin, dengan tujuan untuk memberi contoh sehingga karyawan lebih berhati-hati dalam pekerjaannya. Serta sebagai bentuk pembinaan bagi karyawan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Contohnya seperti dengan adanya surat peringatan (SP) membantu agar PHK tidak terjadi secara mendadak dan perusahaan tidak dianggap semena-mena terhadap karyawannya, maka karyawan dapat memperbaiki kinerja serta standar yang sudah ditetapkan perusahaan.

Mengenai surat peringatan, pemerintah sudah menginformasikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 161, yang berbunyi:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Maka berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan di atas, maka jangka waktu berlakunya surat peringatan adalah 6 bulan. Karena 6 bulan dianggap sebagai waktu yang cukup untuk melakukan penilaian apakah karyawan sudah melakukan perbaikan kinerja ataupun perbaikan atas kesalahannya. Namun, apabila karyawan telah mendapatkan SP pertama dan perilakunya telah membaik kemudian melakukan kesalahan lain setelah lewat dari periode 6 bulan dari surat peringatan pertama, maka surat peringatan kedua dianggap sebagai surat peringatan pertama. Dan hal tersebut kembali lagi disesuaikan dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jika karyawan masih terus menerus melakukan kesalahan ataupun perilaku yang tak kunjung membaik, maka pengusaha diperbolehkan memberikan surat peringatan kedua & surat peringatan ketiga (jika masih melakukan pelanggaran dalam tempo waktu tersebut). Setelah itu barulah pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK. Tapi perusahaan dihimbau oleh pemerintah dengan sebisa mungkin menghindari adanya keputusan yang semena-mena terhadap karyawan dan melakukan PHK merupakan keputusan yang paling akhir yang sebisa mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan, seperti pada Undang - Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1 yaitu:

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebaiknya atasan dan HRD melakukan pendekatan face to face kepada karyawan tersebut ataupun melakukan investigasi mengenai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan karyawan sebelum berakhir dengan melakukan PHK. Karena surat peringatan juga salah satu hal yang sensitif yang malah bisa makin menurunkan kinerja karyawan. Untuk itu ada baiknya setiap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dapat dibicarakan terlebih dahulu serta dicari akan dari permasalahannya sebelum adanya surat peringatan. Maka dibutuhkan software HRIS yaitu Sigma HRIS untuk membantu Anda mencatat dan mengolah surat peringatan karyawan.

 

Sumber:

Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories