Biaya Jabatan Karyawan

10 Apr 2019 | PPh 21 | PPh21 Karyawan

Biaya Jabatan Karyawan - Biaya jabatan adalah bagian dari perhitungan PPh 21 karyawan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarannya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan.

Berikut bunyi PER 32/PJ/2015 pasal 10 ayat 3a:

”biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;”.

Dapat diasumsikan biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan karyawan (baik staff atau direktur) untuk dapat bekerja. Misalkan seorang karyawan perlu naik transportasi umum untuk pergi kekantor setiap harinya, maka pengeluaran transportasi tersebut dapat dianggap sebagai biaya jabatan.

Berdasarkan PMK Nomor 250/ PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun adalah:

“Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 TAHUN 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”.


Lalu bagaimana bila karyawan berstatus pajak pegawai tetap tidak dari awal tahun melainkan di tengah-tengah tahun pajak berjalan, atau resign/berhenti di tengah tahun pajak berjalan?

Berikut contoh simulasinya:

  1. Karyawan berstatus pegawai tetap dari awal tahun (Januari – Desember aktif)
    Tono memiliki gaji dan tunjangan tetap senilai Rp. 5.000.000.
    Maka biaya jabatan setahunnya adalah:
    = 5% x (12 x Rp. 5.000.000)
    = Rp. 3.300.000 pertahun.

    Sinta memiliki gaji dan tunjangan tetap senilai Rp. 12.000.000.
    Biaya jabatan setahunnya adalah:
    = 5% x (12 x Rp. 12.000.000)
    = Rp. 7.200.000
    Tetapi sesuai peraturan maksimal biaya jabatan setahun adalah Rp. 6.000.000 maka biaya jabatannya adalah Rp. 6.000.000 pertahun.

  2. Karyawan baru bergabung di pertengahan tahun. (pada bulan April)
    Budi memiliki gaji dan tunjangan tetap senilai Rp. 6.400.000. Dari April hingga Desember ada 9 bulan.
    Maka biaya jabatan setahunnya adalah:
    = 5% x (9 x Rp. 6.400.000)
    = Rp. 2.880.000 pertahun.

  3. Karyawan resign di pertengahan tahun. (resign di bulan Juni)
    Joko memiliki gaji dan tunjangan tetap senilai Rp. 3.700.000. Dari Januari hingga Juni ada 6 bulan.
    Maka biaya jabatan setahunnya adalah:
    = 5% x (6 x Rp. 3.700.000)
    = Rp. 1.110.000 pertahun.

Menghitung biaya jabatan didalam Payroll dan PPh 21 karyawan akan lebih mudah dengan otomatisasi perhitungan Sigma HRIS Software Payroll Indonesia ataupun Software HRIS Indonesia.

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories