Tidak Punya NPWP, Bayar Pajak Penghasilan Lebih Tinggi Lho

09 Feb 2021 | PPh 21 | PPh21 Karyawan

Tidak Punya NPWP, Bayar Pajak Penghasilan Lebih Tinggi Lho - Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan PER-16/PJ/2016 Pasal 1, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dari pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.

Maka berdasarkan info diatas, maka kita selaku karyawan yang merupakan subjek pajak yang menerima penghasilan, sehingga punya atau tidaknya NPWP maka tidak melepaskan kewajiban kita atas pemotongan pajak penghasilan selama kita menerima penghasilan tersebut. NPWP sangat berpengaruh dalam kalkulasi perhitungan PPh21, sebab karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi atau lebih besar, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5a Tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi :

“Besarnya tarif pemotongan atas penghasilan yang ditetapkan wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Nah akhirnya sudah dapat kesimpulan ya, mengapa karyawan yang tidak memiliki NPWP memiliki Pajak PPh Pasal 21 yang lebih tinggi. Dan juga diperjelas kembali dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 20, yaitu :

  1.  Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP,dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
  2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Kemudian hal yang tidak kalah penting, pastikan Anda sudah mengetahui kebijakan dari perusahaan Anda ya, karena masing-masing perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dan disesuaikan dengan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Pastikan juga perusahaan Anda sudah menggunakan software hris atau software payroll untuk pencatatan data administrasi karyawannya dan melakukan kalkulasi perhitungan pajak secara otomatis serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti contohnya Sigma HRIS yang sudah pasti dapat mengakomodir hal tersebut. Tidak hanya akan mempermudah tim HR dan juga Payroll namun karyawan juga dapat dipermudah dengan berbagai fitur yang bermanfaat.

Sumber :

  • UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  • PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories