Sudah Tahukah Anda Mengenai Peraturan Hak Cuti Melahirkan ?

30 Oct 2019 | Human Resources | Karyawan

Sudah Tahukah Anda Mengenai Peraturan Hak Cuti Melahirkan ? -  Apakah Anda merupakan pekerja wanita dan sebentar lagi akan melahirkan ?

Sudahkah Anda mengetahui peraturan mengenai cuti melahirkan ? Mari kita ulas bersama.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada periode Februari 2018 lalu tercatat bahwa ada lebih dari 55 juta orang pekerja wanita di Indonesia.

Dengan jumlah pekerja wanita yang cukup banyak ini, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan hak para pekerja wanita. Mulai dari sistem penggajian maupun hak atas cuti. Untuk metode perhitungan cuti tahunan bisa disimak di sini. Lalu bagaimana dengan hak cuti melahirkan? Peraturan Cuti MelahirkanCuti Melahirkan merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh pekerja/buruh perempuan.

UU sudah mengatur ketentuan tentang cuti melahirkan pada Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 82, yaitu:

  1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  2. Selain itu pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Berdasarkan UU diatas maka setiap perusahaan di Indonesia wajib memenuhi dan menghormati hak pekerja/buruh perempuan. Lalu apakah karyawan yang cuti melahirkan bisa menerima upah ? Pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 93, disebutkan bahwa seorang pekerja/buruh perempuan yang tidak bekerja karena melahirkan, berhak atas upah dan perusahaan wajib memberikannya. Serta dalam Pasal 73 ayat 2 disebutkan juga bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00 Bagaimana jika perusahaan tidak memberikan upah bagi pekerja yang mengajukan cuti melahirkan ?

Perusahaan selaku pemberi kerja wajib memberikan cuti melahirkan dan apabila tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan sebagai tindak pidana ataupun sanksi denda yaitu pidana penjara minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan dan atau denda minimal sepuluh juta rupiah dan maksimal empat ratus juta rupiah.
Maka dengan itu pemerintah sangat mendukung hak pekerja/buruh perempuan saat ini mengenai hak cuti melahirkan. Namun dapat disesuaikan kembali dengan Perjanjian Kerja Bersama ataupun Peraturan Perusahaan yang telah disepakati antara perusahaan dan pekerja. Untuk memudahkan dalam perhitungan cuti melahirkan dan juga upah yang didapatkan karyawan tersebut maka bisa menggunakan Software Payroll Indonesia yaitu Sigma HRIS.

Sumber :

  • Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi-Statsitik_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories