Penghasilan Apa Saja Sih Yang Di Potong PPh Pasal 21 ?

03 Aug 2020 | PPh 21 | Metode Perhitungan

Warga negara yang baik adalah warga yang taat membayar pajak. Sebagai karyawan, penghasilan bulanan yang kita dapat dari perusahaan biasanya sudah termasuk pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan pungutan atas penghasilan yang kita terima dari suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan tertentu. Maka kita selaku karyawan merupakan subjek pajak PPh 21.

Tapi tahukah Anda jenis penghasilan apa saja yang terkena pemotongan PPh 21 ?

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 diinfokan penghasilan apa saja yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu sebagai berikut :

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
  3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak karyawan berhenti bekerja
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
  7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
  8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
  9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

Sedangkan ada pula penghasilan penghasilan – penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 (Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 dijelaskan dalam Pasal 8), yaitu :

  1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dana tau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, selain penghasilan
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua (JHT) kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosal tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
  4. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribada yang berhak dari lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah dan tidak hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaan di antara pihak – pihak tertentu
  5. Beasiswa

Biasanya bagian HRD Payroll perusahaan akan menginfokan Anda mana komponen penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak ataupun tidak. Sering juga perusahaan sudah mensosialisasikan pada Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati bersama antara karyawan dan juga perusahaan. Lalu bagaimana dengan perhitungan pajaknya ? Saat ini sudah ada Software HRIS seperti Sigma HRIS yang dapat membantu menghitung PPh21 secara otomatis dan karyawan juga bisa mendapatkan rincian detil hitungan PPh21 pada payslip dan juga payslip online. Jadi jangan buang waktu Anda untuk menghitung satu per satu . Gunakan Sigma HRIS agar perhitungan gaji lebih efisien.


Sumber :

Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi 

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories