Pengembalian Pajak Ke Karyawan, Wajibkah ?

29 Jun 2020 | PPh 21 | PPh21 Karyawan

Pengembalian Pajak Ke Karyawan, Wajibkah ? - Banyak perusahaan menggunakan software HRIS untuk membantu perhitungan pajak penghasilan (PPh21) karyawan secara otomatis. Salah satu topik yang selalu menjadi pertanyaan para karyawan adalah bagaimana perhitungan pajak apabila resign atau mengundurkan diri atau berhenti bekerja pada tengah tahun dimana biasanya ada pengembalian pajak yang diberikan kepada karyawan atas adanya kelebihan potong pajak penghasilan ditahun berjalan. Dari sisi perusahaan, wajibkah pengembalian pajak itu diberikan ke karyawan ? Coba kita simak peraturan lengkapnya ya disini.

Berdasarkan Peraturan DirJen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pasal 14 Ayat 7, disana jelas tertulis bahwa karyawan yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan dengan pemberian bukti pemotongan PPh21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

Lalu contoh dibawah ini merupakan contoh perhitungan pengembalian pajak ke karyawan.

Suratman yang berstatus belum menikah merupakan karyawan tetap PT. XYZ sejak Oktober 2015. Biasanya beliau mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 6.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00 setiap bulannya. Kemudian Beliau memutuskan untuk berhenti bekerja pada periode September 2020. Maka apakah ada pengembalian pajak atau kelebihan potong pada periode September ? berikut ini rinciannya.


Nah, maka adanya kelebihan pemotongan PPh21 sebesar Rp 596.250,00 wajib dikembalikan oleh PT. XYZ kepada Suratman. Dan saat ini bagian Payroll tidak perlu lagi menghitung secara manual ataupun dengan metode konvensional, karena sudah ada Software Payroll Sigma HRIS yang membantu untuk mengkalkulasi otomatis setiap bulannya. Lengkap dengan detail perhitungan pajaknya, tidak perlu bingung lagi saat akan menjelaskan kepada karyawan.

Sumber :

Peraturan DirJen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories