Apakah Boleh Menyusui di Jam Kerja?

25 Oct 2019 | Human Resources | Karyawan

Apakah Boleh Menyusui di Jam Kerja? - Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2018, menunjukkan bahwa 50,7% perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja baik itu sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sudah pasti di antara presentase yang disebutkan sebelumnya mengandung perempuan bekerja yang masih aktif menyusui anaknya.

Lalu bagaimana peraturan perundang - undangan Indonesia untuk mendukung hak menyusui bagi perempuan bekerja ? Memang sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi untuk membantu kesehatan serta pertumbuhan bayi. Semua nutrisi terbaik yang dibutuhkan bayi sudah terkandung dalam ASI dan juga sudah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO), bahwa enam bulan pertama kehidupan manusia wajib dan hanya boleh diberi ASI. Sehingga ibu menyusui perlu banyak sekali dukungan dari berbagai pihak, karena sudah pasti sang ibu memiliki berbagai macam tantangan yang akan dihadapi terkait niat serta usahanya untuk menyusui apalagi jika ibu bekerja. Untunglah pemerintah ikut mendukung aktivitas hak ibu menyusui bagi ibu bekerja. Bentuk dukungan tersebut jelas terlihat dari peraturan yang memberikan waktu dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk menyusui bayinya.

Maka dari itu sebaiknya kita kenali dulu peraturan mengenai hak menyusui untuk ibu yang bekerja :

  • UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 83, yang berbunyi : Pekerja / buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
  • UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 128, yang berbunyi :
    1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu ekslusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
    2. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
    3. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.
  • UU Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 1999 Pasal 49 Ayat 2 yang berbunyi :“ Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. ”Perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi yang dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, dan melahirkan serta pemberian kesempatan untuk menyusui anak.


Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang berbunyi :

  1. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
  2. Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
  3. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.


Lalu bagaimana jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan di atas ? Nah jangan khawatir, pemerintah juga sudah menetapkan sanksi bagi setiap orang atau perusahaan yang menghalangi program pemberian ASI eksklusif dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak serratus juta rupiah berdasarkan Pasal 128 UU Kesehatan. Dan bahkan, bukan hanya itu lho, bagi pengusaha dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perusahaan dihimbau untuk memberikan hak karyawannya dan tidak hanya hak untuk menyusui tapi juga hak lain, seperti hak cuti melahirkan dll. Contohnya dengan teknologi 4.0 saat ini pengajuan permintaan cuti dapat menggunakan software HRIS seperti Sigma HRIS Employee Self Service (ESS) yang dapat memudahkan karyawan untuk transaksi pengajuan atau permintaan cuti dan memudahkan atasan untuk melakukan approval cukup dari website atau gadget masing-masing. Maka pakailah Sigma HRIS sekarang..


Sumber :
- UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
- UU Nomor 49 Tahun 1999 Pasal 49 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories