Apakah Karyawan Butuh NPWP?

17 Mar 2021 | Human Resources | Karyawan

Apakah Karyawan Butuh NPWP? - Setiap bulannya karyawan akan dilaporkan berapa jumlah pajak penghasilan dari pendapatan yang mereka terima dari perusahaan. Tapi tahukah Anda karyawan yang tidak memiliki NPWP akhirnya akan mendapatkan pemotongan pajak penghasilan yang lebih besar ? Ternyata hal tersebut memang terbukti nyata, karena , sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5a Tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi :

“Besarnya tarif pemotongan atas penghasilan yang ditetapkan wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Maka berdasarkan info diatas, maka kita selaku karyawan yang merupakan subjek pajak yang menerima penghasilan, sehingga punya atau tidaknya NPWP maka tidak melepaskan kewajiban kita atas pemotongan pajak penghasilan selama kita menerima penghasilan tersebut.


NPWP sangat berpengaruh dalam kalkulasi perhitungan PPh21, sebab karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi atau lebih besar.

Serta diperjelas kembali dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 20, yaitu :

  1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP,dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
  2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% daari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Tidak hanya berguna sebagai identitas wajib pajak saja namun tujuan NPWP adalah memudahkan urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpanjakan. Kewajiban karyawan selaku pemilik NPWP adalah melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan juga menyetorkan pajaknya sekalipun penghasilan setahunnya dibawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila karyawan tidak memiliki NPWP maka karyawan tidak akan mendapatkan manfaat dari NPWP. Berikut ini manfaatnya :

  1. Potongan Pajak Yang Lebih Rendah
    Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 21 Ayat 5 dijelaskan bahwa besaran tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 kenaikan tarif untuk yang tidak memiliki NPWP berlaku 100%.
  2. Menjadi Persyaratan Administrasi
    Tidak hanya dipergunakan untuk keperluan pajak saja, namun NPWP banyak dipergunakan sebagai persyaratan administrasi diluar pajak, contohnya seperti keperluan pengajuan kredit misalnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), kartu kredit, kredit multiguna maupun kredit kepemilikan kendaraan. Dan tidak hanya itu, bahkan pembukaan rekening bank saat ini sudah menggunakan NPWP sebagai salah satu syarat dokumennya. Bahkan yang sedang ngetrend saat ini yaitu beragamnya produk investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti obligasi dan surat berharga negara, mewajibkan juga pembelinya untuk melampirkan NPWP.
  3. Mempermudah Pengecekkan Pajak & Restitusi Pajak
    Dengan adanya NPWP maka urusan perpajakan pasti akan jauh lebih mudah karena NPWP sudah menjadi syarat paling utama yang harus dimiliki wajib pajak ketika mengurus dokumen perpajakan. Seperti contohnya ketika akan mengurus restitusi pajak atau permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, hal ini sering terjadi biasanya pada karyawan yang resign di pertengahan tahun. Maka diperlukan penguruan kelebihan pajak tersebut dengan cara mengajukan restitusi pajak. Pengajuan restitusi pajak ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang memiliki NPWP saja sehingga apabila belum memiliki NPWP otomatis kantor pajakpun tidak akan menerima pengajuan restitusinya.
  4. Terhindar Dari Sanksi Hukum
    Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 pada 1 Januari 2016 mulai berlaku Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54.000.000. Maka apabila karyawan ataupun wajib pajak memiliki penghasilan kurang dari itu maka belum wajib memiliki NPWP. Namun apabila ternyata wajib pajak sudah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka akan dikenakan sanksi. Seperti sanksi yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:
    1. Pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun
    2. Denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Untuk mempermudah menghitung penggajian serta Pajak Penghasilan karyawan gunakanlah software payroll Indonesia dan software payroll yang dapat membantu kalkulasi anda secara cepat dan akurat.

Sumber :

  • UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  • PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  • UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories