Potongan Terlambat Menurut Undang-Undang

27 Aug 2019 | Payroll | Perhitungan Gaji


Pernahkan Anda terlambat masuk kantor ? Terkadang ada saja sesuatu yang terjadi diluar rencana kita. Salah satunya adalah terlambat masuk kantor. Yaaaah walaupun banyak hal juga mempengaruhi hal tersebut baik faktor internal diri kita sendiri ataupun faktor eksternal. Dan saat ini yang banyak ditemui di lapangan dengan salah satu cara untuk menegakkan disiplin karyawan maka munculah potongan terlambat yang berlaku untuk karyawan yang terlambat masuk atau hadir di kantor. Lalu bagaimana potongan terlambat ini dilihat dari sisi perundang-undangan ?

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93, Perusahaan wajib membayar upah apabila :

  • Karyawan sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
  •  Karyawan perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
  • Karyawan tidak masuk bekerja karena Karyawan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membabtiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia Karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
  • Karyawan tidak dapat pekerjaannya karena menjalankan ibadah
  • Karyawan bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi perusahaan tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari perusahaan
  • Karyawan melaksanakan hak istirahat
  • Karyawan melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan perusahaan
  • Karyawan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan


Dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 Ayat 1 disebutkan pula bahwa :

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaannya”.  


Dan terakhir disebutkan pula pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 3 bahwa denda dan potongan upah merupakan salah satu bagian dari pengupahan. Namun memang dari undang – undang yang telah disebutkan di atas, tidak disebutkan dengan rinci denda dan potongan apa saja yang dimaksud. Maka dari itu jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan denda atau sanksi atau potongan dan besaran denda atau potongan yang salah satu  contohnya adalah potongan terlambat akan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara karyawan dan juga perusahaan. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama maka akan terhindar dari tindakan yang dianggap sewenang – wenang.

Lalu akan muncul pertanyaan berikutnya, berdasarkan komponen gaji apa saja yang menjadi dasar pengenaan pemotongan terlambat tersebut ? Apakah gaji pokok saja atau gaji pokok dan tunjangan tetap ? Nah, untuk hal tersebut maka diserahkan kembali kepada ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama. Maka sebaiknya memang pihak HRD harus selalu melakukan sosialiasi atau lebih efektif apabila menggunakan Sigma HRIS sebagai Software HRIS Anda sehingga dapat mengirimkan slip gaji otomatis dimana dilengkapi dengan data kehadiran karyawan sehingga terlihat rinci kapan saja karyawan mengalami keterlambatan.


Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories