Melakukan PHK Pada Karyawan Mangkir, Bolehkah?

05 Jul 2019 | Human Resources | Karyawan

Melakukan PHK Pada Karyawan Mangkir, Bolehkah? - Dalam suatu perusahaan bisa saja dapat memiliki jumlah pekerja yang beragam mulai puluhan, ratusan bahkan sampai ribuan, dengan demikian pasti ada saja kendala di dalamnya termasuk salah satunya yaitu absensi karyawan. Di era teknologi saat ini menggunakan software hris yaitu Sigma HRIS akan membantu untuk menarik absensi karyawan secara otomatis dari mesin absen dan membantu pengolahan datanya.

Setelah dilakukan pengolahan data tentu ada saja ditemukan karyawan yang mangkir. Mangkir ini banyak disebabkan oleh banyak hal, ada yang karena karyawan sakit dan belum memberikan surat dokter, ada yang mangkir karena cutinya sudah habis, dan ada juga karena yang mangkir tanpa alasan yang jelas. Dari data tersebut bagian HRD dapat melakukan konfirmasi kepada karyawan yang bersangkutan dan menanyakan perihal ketidakhadirannya. Kemudian, tindakan yang diberikan kepada karyawan tersebut dapat disesuaikan dengan sanksi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan PP (Peraturan Perusahaan) atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

Lalu, bagaimana peraturan mangkir menurut Undang - Undang? Apakah bisa menjadi salah alasan dilakukannya PHK?

Mangkir bisa menjadi salah satu alasan di PHK karyawan, namun berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 168 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Dan patut digaris bawahi juga, berdasarkan peraturan tersebut dari sisi perusahaan wajib melakukan pemanggilan kepada karyawan tersebut secara tertulis sebanyak 2 kali. Maka tidak bisa hanya dengan karyawan mangkir 5 hari berturut-turut kemudian perusahaan langsung melakukan PHK tanpa disertai dengan Surat Peringatan (SP). Jika akhirnya disepakati bahwa perlu melakukan PHK maka pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Salah satu cara untuk mengatasi karyawan mangkir adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para karyawan. Jika memang kebijakan perusahaan mengharuskan adanya sanksi, maka sebaiknya HRD ataupun atasan dapat dengan tegas memberikan sanksi. Perlu diingat bahwa sanksi harus mengacu pada aturan yang berlaku di perusahaan. Sanksi bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan bukan hanya sebagai bentuk hukuman semata. Maka dari itu diperlukan software hris yaitu Sigma HRIS untuk dapat melakukan pengecekkan dengan cepat siapa saja karyawan yang mangkir secara berturut-turut.

Sumber:

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories