Karyawan Sakit Bolehkah Di Potong Gaji ?

Karyawan Sakit Bolehkah Di Potong Gaji ?

Karyawan yang sakit sehingga tidak dapat bekerja tetap memiliki hak atas pembayaran upah sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Jadi, tidak masuk karena sakit tidak otomatis menjadi alasan untuk memotong gaji. Untuk memahami hak tersebut, perlu dilihat bukti sakit dan lamanya kondisi yang membuat karyawan tidak dapat bekerja.

Dasar Pembayaran Upah ketika Karyawan Sakit

Pasal 149 ayat (2) huruf a UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja membayar upah ketika pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Ini merupakan pengecualian terhadap prinsip upah tidak dibayar apabila pekerja tidak bekerja.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit menurut keterangan dokter. Karyawan perlu memberitahukan kondisinya dan menyampaikan keterangan pendukung melalui prosedur perusahaan. Apabila dokumen belum lengkap atau ada informasi yang berbeda, karyawan dan HR perlu mengklarifikasinya.

Bagaimana jika Sakit Berlangsung Lama?

Pasal 149 ayat (3) mengatur pembayaran upah bagi pekerja yang sakit dalam beberapa tahap:

  • Empat bulan pertama: 100% dari upah.
  • Empat bulan kedua: 75% dari upah.
  • Empat bulan ketiga: 50% dari upah.
  • Bulan selanjutnya: 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pemberi kerja.

Tahapan ini menjelaskan mengapa jawaban mengenai pemotongan gaji tidak cukup dengan menyatakan bahwa seluruh penerimaan selalu sama tanpa batas waktu. Untuk sakit berkepanjangan, ada ketentuan pembayaran khusus. Ketentuan tersebut juga bukan berarti hubungan kerja otomatis berakhir ketika suatu periode sakit terlewati. Dasar dan proses pemutusan hubungan kerja merupakan pembahasan tersendiri.

Apakah Kebijakan Perusahaan Bisa Membatasi Hak Ini?

Pasal 149 ayat (5) menempatkan pengaturan pelaksanaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengaturan ini dapat memperjelas proses pemberitahuan dan administrasi. Namun, kebijakan internal tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pembayaran upah menurut hukum.

Misalnya, batas administrasi tiga hari sakit per bulan tidak dengan sendirinya membolehkan pemotongan upah untuk sakit pada hari berikutnya. Hak sakit juga perlu dibedakan dari cuti tahunan. Jangan menganggap karyawan harus menghabiskan saldo cuti tahunan terlebih dahulu untuk memperoleh hak upah saat sakit.

Periksa Rincian jika Jumlah Gaji Berubah

Mulailah dengan membaca slip gaji dan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Tanyakan komponen yang berubah, periode yang diperhitungkan, serta dasar aturan yang digunakan. Perbedaan total penerimaan perlu ditelusuri agar dapat dibedakan antara kesalahan pencatatan, perubahan komponen lain, dan perlakuan upah sakit.

Simpan keterangan dokter, bukti pemberitahuan, dan penjelasan dari HR. Jika masalah belum selesai, mintalah klarifikasi tertulis dan gunakan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tersedia. Karyawan dapat meminta bantuan serikat pekerja atau dinas ketenagakerjaan untuk menelaah kondisi yang dihadapi.

Hak yang Jelas Membantu Komunikasi Karyawan dan Perusahaan

Karyawan terbantu oleh prosedur yang mudah dipahami, sementara HR membutuhkan informasi yang lengkap untuk memproses pembayaran dengan benar. Komunikasi sebaiknya berfokus pada periode sakit, kelengkapan bukti, dan dasar perhitungan. Untuk sisi operasionalnya, baca panduan pemeriksaan potongan gaji karena sakit oleh HR.

Rujukan hukum diperiksa pada 17 November 2026, terutama Pasal 149 dan penjelasannya dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Informasi ini bersifat umum. Penerapan pada suatu kasus perlu menyesuaikan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Kelola HR dan Payroll dengan Sigma HRIS

Kenali fitur Sigma HRIS untuk kebutuhan HR, attendance, payroll, PPh 21, dan BPJS perusahaan Anda.

Lihat Fitur Payroll