Blog HR, Payroll, BPJS & PPh 21

Berita, Artikel, Tips & Trik seputar Software HRIS, Human Resources, Payroll, Pajak PPh 21, Absensi, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan


x

Sudah tahu kah Anda tentang Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020 ? Jika Anda belum tahu, maka peraturan tersebut menginfokan mengenai pemberian 4 insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah akhir-akhir ini. Salah satunya insentifnya adalah mengenai insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 lho. Lalu apakah Anda berhak atas insentif PPh tersebut ?

01 Jul 2020 - PPh 21, PPh21 Karyawan

Banyak perusahaan menggunakan software HRIS untuk membantu perhitungan pajak penghasilan (PPh21) karyawan secara otomatis. Salah satu topik yang selalu menjadi pertanyaan para karyawan adalah bagaimana perhitungan pajak apabila resign atau mengundurkan diri atau berhenti bekerja pada tengah tahun dimana biasanya ada pengembalian pajak yang diberikan kepada karyawan atas adanya kelebihan potong pajak penghasilan ditahun berjalan. Dari sisi perusahaan, wajib

29 Jun 2020 - PPh 21, PPh21 Karyawan

Bekerja di perusahaan terkadang tidak terlepas dari kegiatan lembur. Biasanya karena tuntutan target produksi ataupun banyaknya beban pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Mengenai lembur itu sendiri sudah tertuang dalam Kepmenakertrans Nomor 102/Men/VI/2004 Pasal 11, bahwa upah dibagi menjadi Upah lembur di hari kerja dan Upah lembur di hari libur, dan detailnya bisa Anda simak disini. Kemudian bagaimana dengan komponen uang lembur apabila dilihat dar

15 Jun 2020 - PPh 21, PPh21 Karyawan

Dengan adanya PHK ini maka kewajiban perusahaan untuk membayarkan uang pesangonnya. Tentu saja uang pesangon yang dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan atau syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama.

29 Apr 2020 - PPh 21, PPh21 Karyawan

Biaya jabatan adalah bagian dari perhitungan PPh 21 karyawan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarannya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan. Berikut bunyi PER 32/PJ/2015 pasal 10 ayat 3a: ”biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;”.

10 Apr 2019 - PPh 21, PPh21 Karyawan

Memasuki industri 4.0 saat ini, maka peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan bagi para pekerja maupun para buruh. Namun sayangnya, dengan perkembangan teknologi yang kian pesat maka tidak menutup kemungkinan jika perusahaan melakukan efisiensi. Efisiensi tersebut tidak hanya dilakukan dari sisi operasional tapi juga efisiensi sumber daya manusia, yang maka berakibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

04 Apr 2019 - PPh 21, PPh21 Karyawan

1

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Popular Post

Categories

Recent Post