Perhitungan Cuti Besar

19 Aug 2019 | Absensi | Cuti

Perhitungan Cuti Besar - Istirahat panjang yang pada penerapannya banyak disebut sebagai cuti besar adalah tambahan hari cuti bagi pekerja yang sudah melewati masa kerja tertentu diperusahaan yang sama. Meskipun sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13 tentang Ketenagakerjaan”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu (“Kepmenakertrans 51/MEN/IV/2004”) namun tidak semua perusahaan menjalankan peraturan ini, mengapa demikian ?


Berikut hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan ketentuan istirahat panjang :

  1. Perusahaan tertentu
    Hak istirahat panjang hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. Perusahaan tertentu yang dimaksud disini adalah perusahaan yang selama ini telah melaksanakan istirahat panjang sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri dengan nomor KEP. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu. Jadi jika perusahaan belum menerapkan istirahat panjang sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri tersebut maka perusahaan tidak wajib untuk menerapkan peraturan ini.
    Pasal 79 Ayat (4) UU 13 tentang Ketenagakerjaan
    Pasal 2 Kepmenakertrans 51/MEN/IV/2004
  2. Masa kerja
    Istirahat panjang dapat diterima oleh pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Dimana pelaksanaanya dapat dilakukan di tahun ke 7 selama 1 bulan dan tahun ke 8 selama 1 bulan dan hal ini berlaku untuk kelipatan masa kerja 6 tahun. Jadi selain ditahun ke 7 dan 8 karyawan juga berhak atas istirahat panjang pada tahun ke 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32 dan seterusnya selama karyawan tersebut masih aktif bekerja.
    Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU 13 tentang Ketenagakerjaan
    Pasal 2 Kepmenakertrans 51/MEN/IV/2004
  3. Tidak dapat cuti tahunan
    Karyawan yang sudah menerima istirahat panjang maka pada tahun tersebut tidak berhak lagi atas cuti tahunannya. Lalu bagaimana jika perusahaan ingin tetap memberikan hak cuti tahunannya? Selama peraturan perusahaan mencakup hal tersebut lebih baik dari dibandingkan dengan ketentuan dari pemerintah dan sudah disetujui oleh management maka hal tersebut bisa dilakukan.
    Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU 13 tentang Ketenagakerjaan
  4. Pemberitahuan dan Masa Berlaku
    Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum hak istirahat panjangnya timbul. Perusahaan harus melakukan ini karena karyawan belum tentu ingat dengan tanggal masuk ataupun masa kerjanya.
    Masa berlaku cuti besar adalah 6 bulan dari timbulnya cuti tersebut. Jadi jika istirahat panjang muncul di tanggal 1 Februari 2018 cuti tersebut dapat digunakan hingga 31 Juli 2018. Cuti akan gugur jika tidak diambil selama periode tersebut.
    Pasal 2 Kepmenakertrans 51/MEN/IV/2004
  5. Peraturan perusahaan
    Semua ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah bisa disesuaikan atau dirincikan oleh perusahaan melalui Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati oleh perkerja dan pemberi kerja selama hal itu sesuai atau lebih baik dibandingkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.
    Pasal 8 Kepmenakertrans 51/MEN/IV/2004


Seringkali perusahaan yang memiliki cuti panjang kesulitan dalam menerapkan kapan cuti panjang timbul bagi para pekerja. berdasar pada permasalahan tersebut, maka payroll software dirancang untuk membantu perusahaan mengelola cuti dengan menimbulkan hak cuti panjang karyawan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan perusahaan.


Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu

 


 

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories