Ketahuilah Aturan Surat Peringatan Menurut Undang Undang

26 Jun 2019 | Human Resources | Umum

Ketahuilah Aturan Surat Peringatan Menurut Undang Undang - Dalam dunia kerja, kita pasti tidak asing dengan adanya SP atau Surat Peringatan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, surat peringatan diberikan untuk memberikan teguran kepada karyawan sebelum adanya tindakan PHK terhadap karyawan. Surat peringatan juga merupakan salah satu bentuk untuk mendisiplinkan karyawan agar karyawan tidak mengulangi kesalahannya serta memberikan efek jera. Biasanya pemberian surat peringatan ini perlu dilakukan agar karyawan tidak memberikan efek negatif kepada rekan kerja serta lingkungan perusahaan. Biasanya sebelum mendapatkan surat peringatan, karyawan akan mendapatkan teguran secara lisan terlebih dahulu. Apabila karyawan tidak mengindahkan hal tersebut dan masih berbuat pelanggaran maka diterbitkanlah surat peringatan.

Untuk karyawan yang melanggar peraturan, pemerintah sudah menghimbau berdasarkan Undang - Undang Ketenagakerjaan Pasal 161, yang berbunyi:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Umumnya suratnya peringatan diberikan secara berurutan. Di mana masing-masing jenis surat peringatan berlaku selama 6 bulan, namun apabila dalam masa tersebut pelanggaran terjadi kembali maka surat peringatan berikutnya akan diberikan, contohnya jika sebelumnya SP1 maka akan diberikan SP2. Kemudian apabila dalam masa waktu yang sudah ditentukan tapi tidak ada upaya perbaikan atau perubahan pada karyawan tersebut maka perusahaan dapat memberikan sanksi bahkan PHK.

Perusahaan dihimbau oleh pemerintah dengan sebisa mungkin menghindari adanya keputusan yang semena-mena terhadap karyawan dan melakukan PHK merupakan keputusan yang paling akhir yang sebisa mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan, seperti pada Undang - Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1 yaitu:

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dan jika sangat terpaksa dan perlu melakukan adanya PHK, maka hak karyawan juga perlu diperhatikan seperti yang sudah tertulis di UU dengan detail di sini.

Tujuan adanya Surat Peringatan tidak hanya untuk memberikan efek jera namun juga tujuan utamanya yaitu sebagai pembinaan kepada karyawan.

Perusahaan perlu memastikan surat peringatan yang diberikan ke karyawan merupakan keputusan yang tepat dan karyawan yang mendapatkan surat peringatan tersebut dapat memperbaiki dirinya. Karena surat peringatan juga merupakan hal yang sensitif bagi karyawan yang justru dapat menurunkan tingkat kinerja karyawan itu sendiri. Sebaiknya sebelum adanya surat peringatan perusahaan perlu melakukan investigasi sebelum memberikan surat peringatan kepada karyawan, sehingga surat peringatan tidak hanya memberikan manfaat kepada karyawan tersebut tapi juga bagi perusahaan. Maka diperlukan software HRIS yaitu Sigma HRIS untuk membantu Anda mencatat dan mengolah surat peringatan karyawan.

 

Sumber:

Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories