Perbedaan PKWT dan PKWTT

22 Apr 2019 | Human Resources | Karyawan

Perbedaan PKWT dan PKWTT - Pada umumnya perusahaan memiliki ikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan, baik sebagai magang, karyawan tidak tetap maupun karyawan tetap. Sering kali dalam menentukan status kerja karyawan, kita mendengar istilah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu) yang berhubungan dengan status ikatan karyawan dengan perusahaan.

Berikut hal-hal yang perlu kita ketahui:

Perjanjian kerja dalam perusahaan bisa saja dalam waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak tertentu.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 56. UU tersebut menyatakan bahwa:

  1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
  2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
    • Jangka waktu atau
    • Selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Lalu apa bedanya PKWT dan PKWTT,  dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 menjelaskan tentang kedua perjanjian kerja ini, berikut infonya:

Untuk PKWT, Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 4 dijelaskan bahwa paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Sedangkan PKWTT, Berdasarkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 63 ayat 1 bahwa, Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Syarat perubahan PKWTT menjadi PKWT dalam KEPMEN 100 Tahun 2004 Pasal 15, yaitu:

  1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
  4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
  5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

 

Umumnya pekerja/buruh awalnya dipekerjakan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak. Namun, kemudian oleh pengusaha diangkat menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau permanen/tetap. Untuk mempermudah perhitungan gaji karyawan  baik pekerja PKWT dan PKWTT maka dapat menggunakan fitur perhitungan pada Software Payroll yang telah dirancang agar sesuai dengan regulasi pemerintah. 

Catatan:

KEPMEN 100 Tahun 2004 Pasal 4

  1. Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
  2. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

KEPMEN 100 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat

  1. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
  2. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

KEPMEN 100 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1

  1. PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  2. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
  3. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

 

Sumber:

Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KEPMEN 100 Tahun 2004) 


Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories