Pembayaran Upah Cuti Sakit Karyawan Sesuai Undang - Undang

29 Jul 2019 | Absensi | Cuti

Di saat kita bekerja dengan beban pekerjaan yang banyak setiap harinya, akhirnya mengakibatkan stress dan berakhir dengan sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan seperti yang semestinya. Kemudian mengajukan ijin dan dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter ataupun rumah sakit. Biasanya karyawan akan mengajukan ijin sakit atau kadang disebut cuti sakit. Cuti ini merupakan salah satu hak cuti pekerja yang diperoleh pekerja dikarenakan tidak bisa melakukan pekerjaannya karena sakit.

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 2a, pengusaha wajib untuk membayar upah pekerja yang tidak masuk karena sakit berdasarkan laporan surat dari dokter atau rumah sakit yang merawat pekerja tersebut. Apabila sakit yang dialami pekerja merupakan sakit yang berkepanjangan maka cuti sakit dapat diberikan apabila direkomendasikan oleh dokter. Dan durasi sakit yang berkepanjangan ini apabila kurang dari 12 bulan maka perusahaan harus tetap membayarkan upahnya. Seperti yang sudah ditentukan oleh Pasal 93 Ayat 3 berikut ini :

  1. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah
  2. Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari upah
  3. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah
  4. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha

Maka muncul pertanyaan, apakah boleh perusahaan melakukan PHK untuk karyawan yang cuti sakit?

Nah, hal ini sudah diatur dalam Pasal 153 ayat 1 dan 2, yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut surat dokter selama waktu kurang dari 12 bulan secara terus menerus. Pengusaha juga dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Apabila perusahaan tetap melakukan PHK dengan alasan tersebut, maka sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, status PHK akan batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, sebaiknya Anda mulai menggunakan software HRIS yaitu Sigma HRIS, yang akan mempermudah perhitungan kalkulasi perhitungan gaji hanya dengan beberapa klik saja. Tinggalkan perhitungan manual yang menyita waktu, dan upgrade system lama Anda dengan Sigma HRIS untuk kalkulasi perhitungan gaji dan pph21 secara otomatis, cepat dan tepat.


Sumber : UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories