Pemberian Tunjangan JHT Kepada Karyawan, Bolehkah ?

23 Feb 2021 | Human Resources | Umum

Pemberian Tunjangan JHT Kepada Karyawan, Bolehkah ? - Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Iuran JHT bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara yaitu sebesar 5.7% dari Upah dengan ketentuan sebagai berikut :

  • 2% ditanggung oleh pekerja
  • 3.7% ditanggung oleh pemberi kerja

Lalu bagaimana apabila perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan JHT kepada karyawan ?

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan JHT maka dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap karena pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh karyawan. Dan pastikan Anda sudah mengetahui dan menyepakati hal tersebut melalui Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama ya karena hal ini juga disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.


Kemudian bagaimana Tunjangan JHT ini dilihat dari sisi objek pajak PPh21 nya ?

Berdasarkan dari PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat 1, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 salah satunya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Pada Peraturan tersebut pun disebutkan pada Pasal 1 bahwa penghasilan teratur adalah penghasilan bagi pegawai berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Dan karena Tunjangan JHT merupakan tunjangan yang selalu diterima karyawan secara teratur setiap bulannya, maka sudah jelas Tunjangan JHT merupakan penghasilan yang dipotong PPh21 ya.

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa Tunjangan JHT boleh diberikan , dan disesuaikan dengan kebijakan serta kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Dan sebaiknya perusahaan juga sudah menggunakan sistem HRIS dan personalia seperti Sigma HRIS yang dapat membantu menghitung seluruh komponen upah karyawan dan menghasilkan perhitungan PPh21 yang akurat. Untuk itu kunjungi link disini ya.

Sumber :

  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
  • PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories