Komponen Pemotongan Gaji Yang Perlu Kita Ketahui

13 Sep 2019 | Payroll | Perhitungan Gaji

Komponen Pemotongan Gaji Yang Perlu Kita Ketahui - Sampai saat ini gaji masih merupakan topik yang sangat sangat sensitif. Biasanya pihak perusahaan selalu mengingatkan para karyawannya untuk tidak saling membocorkan nilai gaji. Seberapapun dekatnya hubungan antar karyawan, memang sebaiknya dihindari untuk buka-bukaan mengenai gaji. Perusahaan selalu menghimbau besaran gaji yang diterima oleh karyawan, hanya karyawan, pihak payroll, serta Tuhan saja yang tahu.. Mengapa demikian ? Dikarenakan perusahaan punya pertimbangan untuk menentukan besaran gaji masing-masing karyawan.

Di era teknologi saat ini, karyawan juga tidak perlu lagi menanyakan gaji pokok serta komponen gaji lainnya kepada pihak payroll.

Karena dengan menggunakan software hris yaitu Sigma HRIS maka karyawan mendapatkan slip gaji yang akan dikirimkan ke email personal pada tiap bulannya. Dan di slip gaji akan tertera detail apa saja isi dari Take Home Pay karyawan. Termasuk detail potongan gajinya. Maka perlu kita ketahui komponen pemotongan apa saja yang umumnya dipotong ke karyawan :

1. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Sebagai warga negara yang baik, kita semua wajib membayar pajak. Tak terkecuali pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan (PPh21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Tarif PPh21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dasar pengenaannya bersifat progresif. Maka semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh karyawan maka akan dikenakan lapisan tarif yang lebih tinggi.
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1, maka tarif PPh21 adalah :

  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah 5%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 adalah 15%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 adalah 25%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5000.000.000 adalah 30%
  • Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP , dikenai tarif 20% lebih tinggi dari karyawan yang memiliki NPWP

2. BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya untuk menjadi peserta, sekaligus perusahaan juga berperan untuk menanggung sejumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu setiap karyawan akan ada pemotongan gaji untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang mana terdapat beberapa jenis program BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

  • Jaminan Hari Tua (JHT)
    Untuk program JHT, iuran yang perlu dibayarkan perusahaan adalah sebesar 3,7% dari gaji dan yang perlu dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 2% dari gaji. Manfaat JHT yaitu berupa uang tunai yang besarnya dari nilai akumulasi iuran ditambah dengan hasil dari pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia pensiun atau meninggal dunia ataupun mengalami cacat total tetap.
  • Jaminan Pensiun (JP)
    Untuk program JP, iuran yang perlu dibayarkan perusahaan adalah sebesar 2% dari gaji dan yang perlu dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 1% dari gaji. Manfaat JP yaitu berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

3. BPJS Kesehatan
Untuk program BPJS Kesehatan, iuran yang perlu dibayarkan perusahaan adalah sebesar 4% dari gaji dan yang perlu dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 1% dari gaji. Manfaat BPJS Kesehatan yaitu memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk para pekerja tentunya.

4. Potongan Kehadiran
Untuk potongan kehadiran umumnya disesuaikan dengan peraturan yang telah disepakati sebelumnya dan sudah tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Perlu adanya sosialisasi untuk pemotongan ini, karena berkaitan dengan kehadiran karyawan seperti datang terlambat, pulang cepat, ijin atau sakit tanpa surat dokter.

5. Potongan Pinjaman / Koperasi
Mengenai potongan pinjaman ada atau tidaknya tergantung pada kesepakatan dan peraturan tiap perusahaan. Namun apabila ada, maka umumnya dipotong dari gaji karyawan dan apabila karyawan mendapat THR banyak pula yang melakukan pelunasan pinjaman / koperasi langsung pada THRnya.

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Sigma HRIS

All-In-One HRIS Solution

Follow Us

Semua berita terbaru akan kami update pada halaman Facebook & LinkedIn.

 

Recent Post

Popular Post

Categories